Karimun, (Media Kepri) - Sejumlah mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Karimun (UK), Provinsi Kepulauan Riau mengancam akan melaporkan pihak Rektorat universitas jika uang kuliah yang mereka bayar sejak berkuliah pada 2008 tidak dikembalikan.

Ancaman mahasiswa itu terungkap saat 18 mahasiswa FKIP mengadu ke Komisi A DPRD Karimun pekan lalu. Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi A Jamaluddin itu, Susi Ariyani, salah seorang mahasiswa mengatakan tuntutan meminta pengembalian uang kuliah itu setelah mereka gagal diwisuda pada tahun 2012.

"Kami menuntut rektorat agar mengembalikan uang kuliah, kami tidak ingin berkuliah kembali karena merasa ditipu dengan janji-janji pihak rektorat," kata Susi didampingi rekan-rekannya.

Susi mengatakan mereka gagal diwisuda pada 2012 karena pihak rektorat menyatakan mereka tidak terdaftar dan izin program studi belum memiliki izin.

Pihak rektorat mengajukan beberapa opsi terkait kegagalan pelaksanaan wisuda, di antaranya opsi mendaftar ulang dengan mengikuti semester pendek, mendaftar dan kuliah di STKIP PGRI Sumenep, Madura. Atau, mendaftar di STKIP Sumenep dan ditransfer kembali ke UK.

"Kami memilih opsi mendaftar ke Sumenep dan ditransfer ke UK. Namun, pihak UK menyatakan nota kesepahaman tentang transfer mahasiswa dengan STKIP Sumenep batal karena ternyata bermasalah berdasarkan peraturan pendidikan," ucapnya.

Susi mengatakan, tuntutan agar uang kuliah dikembalikan bukan hanya karena kegagalan mendaftar ke STKIP Sumenep,  namun karena mahasiwa tidak percaya lagi dengan UK yang sering menebar janji.

"Kami merasa ditipu dan dibohongi. Katanya uang kuliah gratis jika mendaftar ulang, tapi ternyata kami tetap diminta untuk membayar uang semester VII," ujarnya.

Sinta Olivia, mahasiswa lainnya mengatakan uang yang dikembalikan pihak rektorat akan digunakannya untuk biaya kuliah di perguruan tinggi lain.

"Tak apa-apa kami harus kuliah dari awal, yang penting kami tidak ingin lagi kuliah di UK. Terus terang kami kecewa dan sedih karena gagal diwisuda setelah mengikuti kegiatan perkuliahan sejak tahun 2008," ucapnya.

Jika uang kuliah tersebut tidak dikembalikan, menurut Sinta, para mahasiswa mengancam akan melaporkan pihak rektorat kepada aparat penegak hukum.

"Kami minta komisi A memanggil rektorat untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kami akan menempuh jalur hukum," ucapnya.

Ketua Komisi A Jamaluddin menyatakan pemanggilan terhadap pihak rektorat dan Yayasan 7 Juli, selaku pengelola UK, akan dilakukan setelah anggota dewan menyelesaikan masa reses pada pekan depan.

"Kami akan bahas dulu bersama seluruh anggota komisi setelah reses, setelah itu baru kami panggil pihak rektorat UK dan yayasan," kata Ketua Komisi A Jamaluddin dalam pertemuan yang diliput sejumlah wartawan itu.

Seorang pria dengan inisial A, 40 tahun ditangkap petugas bea cukai Tanjungpinang karena kedapatan membawa heroin sebanyak 750 gram melalui pelabuhan internasional Sri Bintan Pura, Sabtu (4/2).

Laman antaranews.com mewartakan, Az yang diketahui berasal dari Pulau Jawa ditangkap sekitar pukul 15.00 WIB sesaat setelah tiba di Tanjungpinang dengan menggunakan kapal feri Indo Berlian 3 asal Situlang Laut, Malaysia.


Petugas bea cukai di pelabuhan menemukan heroin tersebut setelah sinar X mendeteksinya tersimpan dalam kardus yang dibawanya. Setelah diperiksa ternyata ditemukan 750 heroin yang disimpan dalam dua kantong plastik.

Sementara itu, Kepolisian Resor Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau telah memusnahkan 6.914 butir ekstasi yang juga hasil tangkapan bea cukai Tanjung Balai Karimun pada Januari lalu.

Barang bukti sebanyak 6.914 butir ekstasi itu dimusnahkan pada Jumat (3/2) oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun, Kapolres Karimun AKBP Benyamin Sapta, Dandim 0317 Karimun Letkol (Inf) Edi Nurhabad, Kajari Tanjung Balai Karimun Supratman Khalik, Palaksa Lanal Tanjung Balai Karimun Mayor Ashari Sunan Abidin serta pejabat lainnya.

Pemusnahan ekstasi tersebut juga dilakukan Ketua Badan Narkotika Kabupaten Karimun Aunur Rafiq dan Ketua DPD Gerakan Anti Narkotika Karimun Abdurrasyid Baharuddin dengan cara dilumat hingga hancur menggunakan blender.

Kapolres Karimun AKBP Benyamin Sapta mengatakan total ekstasi yang dilimpahkan Bea Cukai sebanyak 7.018 butir, namun yang dimusnahkan sebanyak 6.914 butir karena sisanya digunakan untuk pengujian di laboratorium forensik dan sebagai barang bukti untuk proses persidangan di pengadilan.

7.018 butir ekstasi tersebut merupakan sitaan BC dari tangan tersangka Candro yang menyelundupkannya dari Kukup, Malaysia. Candro ditangkap setelah turun dari kapal feri Tuah I di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun, Kamis (9/1).

Karimun, 26/1 (Media Kepri) - Kepolisian Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau masih memeriksa lima terduga pengeroyokan seorang pelajar kelas I SMA dengan inisial R di Kecamatan Meral pada Selasa (24/1) malam lalu.


Kelima terduga yang diperiksa di Satuan Reserse Kriminal itu merupakan warga yang sedang merayakan tahun baru Imlek dekat sebuah vihara di Kamkong, Meral.

Tiga orang menyerahkan diri, dua lainnya dijemput polisi pada Rabu dinihari setelah ratusan massa mengepung Mapolsek Meral menuntut para pelaku pengeroyokan agar ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Suasana tegang sempat terjadi ketika ratusan massa mendesak polisi agar menjemput dua orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

Warga emos karena mendapat informasi bahwa pelaku pengeroyokan mengait-kaitkan isu SARA saat R dikeroyok hingga mengalami lebam pada beberapa bagian tubuh.

Warga berencana ingin menyerang ke rumah pelaku pengeroyokan namun berhasil diredam oleh polisi, apalagi pada malam itu Bupati Karimun Nurdin Basirun juga ikut turun menenangkan massa.

Menurut Kapolres, insiden pengeroyokan itu berawal dari insiden tabrakan antara sepeda motor Rian dengan sepeda motor salah seorang warga yang hendak bergabung di tempat lima orang tersebut yang sedang minum-minuman keras di sebuah tempat perayaan tahun baru Imlek.

Korban R sempat mengantarkan sepeda motornya pulang dan kembali ke lokasi kejadian namun berlanjut dengan aksi pengeroyokan.

Camat Meral Dwi Yandri mengatakan para tokoh masyarakat dan tokoh agama akan menggelar pertemuan di kantornya besok pukul 10.00 WIB untuk membuat perjanjian perdamaian sementara proses hukum terhadap pelaku pengeroyokan tetap berjalan.

Karimun (Media Kepri) - Kepolisian Tanjung Balai Karimun masih memburu sindikat narkotika jenis ekstasi asal Malaysia yang melibatkan seorang warga negara Indonesia, Candro yang ditangkap petugas bea cukai pada Kamis (12/1) lalu.

foto: mediakepri.blogspot.com

Candro (40 tahun) merupakan warga asal Tanjungbatu, Kecamatan Kundur namun menetap di Batam.

Dia ditangkap di pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun sesaat setelah turun dari MV Tuah I dari Kukup, Johor, Malaysia.

Saat petugas memeriksa tubuh Candro, ditemukan sebanyak 7.018 butir pil ekstasi warna hijau yang dililitkan di betis, paha, pinggang serta disembunyikan dalam celana dalam dengan menggunakan lakban.

Total nilai ekstasi yang diselundupkan Candro sekitar Rp1,43 miliar dengan asumsi per butir seharga Rp200.000.

Satuan anti narkotika Kepolisian Karimun menyatakan masih memburu anggota sindikat peredaran ekstasi yang melibatkan tersangka Candro.

Polisi menetapkan dua orang sebagai buronan, yaitu orang yang menyerahkan ekstasi kepada Candro serta orang yang akan menerima di Karimun.

"Kami sudah mengantongi identitas orang yang menyerahkan dan menerima ekstasi tersebut. Keduanya kami tetapkan sebagai buronan," kata Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Karimun AKP Arwin Wientama dalam jumpa pers di Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Senin pekan lalu.

Arwin menyatakan akan berupaya mengusut tuntas sindikat peredaran ekstasi antarnegara tersebut. "Mudah-mudahan segera terungkap," lanjutnya.

Karimun, (Media Kepri) - Laskar Melayu Bersatu mendesak aparat kepolisian memproses pengembang Perumahan Balai Garden secara hukum karena diduga lalai dalam mengamankan kolam sehingga dua bocah SD tewas tenggelam pada Kamis (5/1) pukul 17.30 WIB.

Bocah korban tenggelam di kamar jenazah RSUD Karimun

"Kami mendesak polisi memeriksa pengembang Perumahan Balai Garden karena terbukti lalai dalam mengamankan kolam resapan air di perumahan tersebut. Akibat kelalaian itu, dua bocah SD tewas tenggelam di kolam yang lebih mirip rawa tersebut," kata Datuk Panglima Muda DPD Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Azman Zainal di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Azman Zainal mengatakan pihak pengembang terbukti melanggar Pasal 359 KUHP, yaitu berlaku lalai sehingga menyebabkan kehilangan nyawa orang lain.

"Kami juga meminta instansi terkait meninjau kembali perizinan pembuatan kolam serta izin analisis mengenai dampak lingkungan dari perumahan tersebut," ucap dia.

Kalangan warga juga mendesak pengembang perumahan yang berlokasi di Kapling serta bersebelahan dengan Perumahan Permatan Hijau itu untuk menutup atau memagari kolam agar tidak membahayakan warga.

Sementara itu, aparat kepolisian juga telah memanggil direktur operasional PT Mulia Properti Link, FP dan dua karyawan perusahaan untuk dimintai keterangan. Informasi dihimpun, Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun juga memanggil Direktur Utama perusahaan untuk diperiksa siapa penanggungjawab kolam tersebut.

Diberitakan, dua bocah sekawan tewas tenggelam dalam kondisi mengapung di sebuah rawa-rawa di depan Perumahan Permata Hijau, Kelurahan Kapling, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (5/1) pukul 17.30 WIB.

Kedua bocah tersebut masing-masing Jason Aprihanda, siswa kelas I SDN 01 Kapling dan Meliani Putri pelajar kelas IV SDN 007 Lubuk Semut.

Karimun (Media Kepri) - Dua bocah sekawan ditemukan tewas tenggelam dalam kondisi mengapung di sebuah rawa-rawa di depan Perumahan Permata Hijau, Kelurahan Kapling, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (5/1) pukul 17.30 WIB.

Dua bocah yang ditemukan tewas tenggelam tersebut masing-masing Jason Aprihanda, siswa kelas I SDN 01 Kapling dan Meliani Putri pelajar kelas IV SDN 007 Lubuk Semut. Kedua bocah itu merupakan anak dari warga Perumahan Permatan Hijau.


Suyanto, ayah Jason mengatakan anaknya itu sempat pamit kepada dirinya sekitar pukul 17.00 WIB untuk mandi. Setengah jam kemudian dia diberitahukan tetangga kalau anak keduanya itu ditemukan tenggelam di rawa-rawa yang berhadap dengan rumahnya.

"Biasanya dia mandi di rumah, saya tidak tau kalau dia sudah berada di sana dalam kondisi mengambang beberapa meter dari pinggir danau," katanya saat ditemui di kamar jenazah RSUD Karimun.

Istri Suyanto, Alfina sempat menceburkan diri ke rawa-rawa untuk menggapai anaknya yang sudah dalam kondisi terapung.

Raja Surniti, ibunda Meliani Putri mengaku diberitahu anaknya paling bungsu Dimas yang berlari-lari memberitahukan kalau kakaknya itu tenggelam di rawa-rawa.

"Puput (Meliani Putri-red) dan adiknya Dimas kemungkinan bermain di danau. Dimas datang ke rumah memberitahukan kakaknya tenggelam," katanya.

Tidak ada yang tahu penyebab tenggelamnya kedua bocah malang itu. Namun diduga keduanya terpeleset sehingga jatuh ke rawa-rawa yang setiap sore ramai dimanfaatkan warga untuk memancing ikan.

Gusnaini, salah seorang tetangga sempat memberikan pertolongan dengan pernafasan bantuan. Namun, upayanya sia-sia karena dari mulut keduanya sudah keluar busa. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit.

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Memo Ardian turut menjenguk kedua jenazah saat disemayamkan di kamar mayat dan mengumpulkan keterangan terhadap keluarga dan warga.

Karimun (Media Kepri) - Serikan Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menggelar demonstrasi menuntut upah minimum sektor 2012 sebesar Rp1,7 juta/bulan.

Demontrasi tersebut akan digelar pada Kamis (5/1) di Kantor Bupati Karimun dengan jumlah massa sekitar 700 orang.

Ketua SPAI-FSPMI Karimun, Muhamad Fajar, Senin mengatakan demonstrasi tersebut merupakan buntut dari belum tercapainya kesepakatan besaran Upah Minimun Sektor (UMS) yang dibahas tripartit, yaitu perwakilan pengusaha, pekerja dan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja.

"Pekerja dari sejumlah perusahaan granit menuntut UMS 2011 ditetapkan sebesar Rp1,7 juta/bulan," kata Fajar.

Ratusan pekerja yang akan berunjukrasa berasal dari perusahaan granit, yaitu PT Kawasan Dinamika Harmonita, PT Bukit Granit Mining Mandiri, PT Riau Prima Internasional, PT Tri Megah Perkasa Utama dan PT Aneka Mining Sukses.

"Aksi ini menuntut agar Bupati merekomendasikan pemberlakuan UMS sebesar Rp1,7 juta dan bentuk keprihatinan atas lambannya pemerintah daerah membuat kebijakan terkait pembahasan UMS yang deadlock," tuturnya.

Dia menambahkan tuntutan UMS sebesar Rp1,7 juta sudah sesuai dengan kebutuhan hidup layak, sementara usulan UMS dari perwakilan pengusaha yang sedikit lebih besar dibandingkan UMK yang besarnya Rp1.057.000 tidak mampu menyejahterakan kaum pekerja.(dnt)

Karimun (Media Kepri) - Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Polres Karimun AKBP Benyamin Sapta, Kamis mengatakan, jumlah personil yang ditugaskan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2012 sebanyak 290 orang, terdiri atas 200 polisi dan 90 orang dari TNI-AL, TNI-AD, Satpol-PP, Dishub Karimun, Tim SAR dan lainnya.

"Personel cadangan jauh lebih banyak karena jumlah personel di Polres dan Polsek mencapai 500 orang, mereka tetap bertugas dalam melaksanakan pengamanan dan patroli," katanya.

Benyamin mengatakan pengamanan Natal dan Tahun Baru diberi sandi Operasi Lilin Seligi dengan fokus pada pengamanan di 40 gereja di kabupaten setempat dengan menempatkan personel antara 5 hingga 10 orang.

Dikatakannya, pihaknya juga mendirikan dua posko pengamanan yaitu di pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Selat Beliah."Pengamanan di pelabuhan tidak hanya fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk menjaga kelancaran arus penumpang," ujarnya.

Bupati Karimun Nurdin Basirun mengharapkan personil yang bertugas saling bersinergi dalam mewujudkan Karimun yang kondusif bebas dari ancaman teror bagi pemeluk agama yang merayakan hari besar agamanya.

"Pengamanan juga diharapkan ditujukan untuk kegiatan tanggap darurat bencana dan musibah di laut mengingat arus penumpang kapal diperkirakan meningkat jelang Natal dan Tahun Baru," ucapnya.

Karimun (Media Kepri) - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menangkap empat pelaku judi remi di sebuah tempat permainan biliar di Ranggam, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing.

Kepala Satuan Reskrim Polres Karimun AKP Memo Ardian di Tanjung Balai Karimun Kamis, mengatakan keempat pelaku judi remi itu ditangkap sekitar pukul 14.00 WIB oleh Tim Buru Sergap yang dipimpin Kanit II Satreskrim Ipda Zainul.

Keempat tersangka masing-masing pemilik tempat permainan biliar berinisial S, Ta warga RT 02/RW 01 Ranggam yang juga Ketua RW 02, Do warga RT 01/RW 02 yang berprofesi agen kapal, At warga RT 02/RW 03 Kelurahan Teluk Uma, Tebing.

"Mereka ditangkap setelah kami mendapatkan informasi dari warga. Keempat tersangka tidak memberikan perlawanan meski sempat menolak dikatakan bermain judi," katanya.

Dalam penggerebekan itu, jelas Memo, turut diamankan barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp725.000, dua set kartu remi dan satu baskom kecil tempat uang taruhan.

"Kami masih memeriksa para saksi untuk melengkapi berita acara pemeriksaan," ucapnya.

Sedangkan keempat tersangka, menurut dia, tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah empat tahun.

Untuk tiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 303 bis KUHPidana, sedangkan satu tersangka yang merupakan pemilik tempat permainan biliar tersebut dikenakan Pasal 303 jo 303 bis KUHPidana.

"Penggerebekan judi remi ini merupakan bagian dari Operasi Pekat Seligi untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Natal 2011 dan tahun baru 2012," katanya.

Dia mengatakan Operasi Pekat Seligi meliputi berbagai razia, seperti perbuatan asusila, perjudian, narkoba, premanisme dan tindak kejahatan lain yang mulai digelar sejak Sabtu pekan lalu.

Sebelumnya, Satreskrim juga menjaring 11 wanita pekerja seks komersial yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang atau "trafficking" saat menginap bersama tamu di beberapa hotel di Tanjung Balai Karimun.(rs)

Tim gabungan dari seluruh satuan di Kepolisian Resor Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menggelar razia di rumah-rumah kos di Tanjung Balai Karimun pada Sabtu pekan lalu. Dalam razia itu, polisi mengamankan tiga wanita tanpa identitas dan sepasang diduga tanpa ikatan perkawinan sedang tidur di salah satu kamar kos di Puakang.

Razia yang dibantu belasan anggota Satpol-PP itu menyasar sejumlah rumah kos di Kapling dan Puakang Tanjung Balai Karimun.

Polisi memeriksa satu persatu kamar kos dan meminta penghuninya untuk memperlihatkan identitas diri. Sebagian besar penghuni kos tidak berada di tempat karena diduga mereka telah pergi setelah mendapatkan bocoran bahwa polisi akan menggelar razia.

Sebagian besar penghuni kamar kos adalah wanita pekerja hiburan malam, pramuria dan wanita pekerja seks komersial freelance.

Kepala Bagian Operasional Polres Karimun Kompol Nur Santiko mengatakan razia tersebut digelar untuk memberantas penyakit masyarakat di rumah-rumah kos. Selain itu, razia juga digelar sebagai bagian dari operasi cipta kondisi menjelang Natal 2011 dan tahun baru 2012.

"Razia bertujuan untuk  memeriksa tempat kos dari orang tanpa identitas," katanya.

Tiga wanita dan satu pasang mesum yang kepergok tidur sekamar tersebut kemudian digelandang ke Mapolres Karimun untuk didata serta diberikan pembinaan.

Demonstrasi puluhan ribu buruh di Batam, Provinsi Kepulauan Riau sejak Rabu kemarin menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Aksi pembakaran dan perusakan pos dan mobil polisi serta mobil sejumlah anggota DPRD Kepri dan Kota Batam merusak iklim Kota Batam sebagai kota tujuan investasi.

foto : kepri.antaranews.com/Josengbie

Sejumlah pihak menyayangkan aksi anarkis kaum buruh yang merasa menuntut Wali Kota Ahmad Dahlan menyetujui upah minimum kota (UMK) sama seperti angka kehidupan layak (KHL) sebesar Rp1,76 juta.

Aksi unjuk rasa kaum buruh berawal dari penilaian bahwa pihak pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia mengingkari kesepakatan pada tahun lalu yang menjanjikan UMK sama dengan angka KHL.

Aksi kaum buruh adalah refleksi kekecewaan mereka ketika tuntutan hidup makin besar. Di sisi lain, pengusaha menolak UMK sama seperti KHL dengan alasan tidak memiliki kemampuan.

"Tidak ada yang boleh kerja sampai ada kesepakatan KHL Rp1,76 juta menjadi UMK pada 2012," teriak seorang massa dalam aksi unjuk rasa.

Terlepas dari kepentingan yang tidak terwujud antara kaum buruh dan pengusaha. Unjuk rasa yang berlangsung anarkis telah merugikan iklim investasi.

Anggota DPRD Kepri Sukhri Fakhrial seperti dilaporkan kepri.antaranews.com menyayangkan aksi anarkis kaum buruh.

Dia meminta semua pihak menahan diri agar iklim investasi di Batam tidak dirusak dengan kerusuhan.

"Aksi unjuk rasa yang anarkis justru dikhawatirkan menimbulkan masalah baru dan merugikan banyak pihak, termasuk pengusaha," ungkap Sukhri Fahrial yang juga Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Riau.

Dia mengatakan kaum buruh harus waspadai agar aksi yang mereka lakukan tidak ditunggangi pihak-pihak yang memiliki kepentinan tertentu.

Pekerja dan pihak kepolisian juga harus menahan diri sehingga tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan pekerja sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah dan pengusaha.

Menurut dia, konflik antara pekerja, pengusaha dan pemerintah tidak mesti terjadi jika kebijakan yang diambil dalam menetapkan UMK sesuai dengan biaya hidup pekerja di Batam.

"Pengusaha dan Pemerintah Batam harus jujur dan adil dalam menetapkan upah minimum untuk para pekerja," katanya.

Aksi unjuk rasa terkait penetapan UMK setiap tahun terjadi di Batam. Tahun ini merupakan aksi unjuk rasa terburuk karena telah menimbulkan kerugian moril dan materiil yang cukup banyak.

Pemerintah daerah sudah seharusnya meredam potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha, salah satunya dengan memperkecil ketimpangan antara upah dengan kebutuhan hidup di Batam yang terus meningkat.

Tidak satu pihak pun yang menginginkan Batam terus menerus dilanda kerusuhan akibat segudang masalah buruh yang pada hakekatnya dipicu ketimpangan kesejahteraan yang cukup tinggi antara orang kaya dengan si miskin.